Komunitas sosial yang lekat etnisitas, adat-istiadat, pola hidup dengan mengedepankan gotong-royong (kolektivitas), serta kearifan-kearifan lain yang terkandung didalamnya merupakan sekilas gambaran masyarakat pedesaan. Tentu bukan hanya sekedar aspek-aspek sosio-kultural yang melingkupinya, ketika kita ingin memahami lebih jauh tentang keberadaan komunitas sosial suatu masyarakat. Justru kita harus berani melontarkan pertanyaan, bagaimanakah proses historis terbentuknya otoritas sosio-kultural didalam masyarakat?
Dalam suatu literatur dinyatakan, munculnya bangunan atas (suprastruktur) yang diantaranya, sistem kebudayaan, sistem politik, sistem hukum dan filsafat sangat tergantung mode production yang berkembang dalam masyarakat. Seperti halnya dinyatakan Sayogyo dalam rujukan, ”Jika anda ingin mengerti perekonomian negeri kami, kajilah kebudayaan dan sistem politik kami; jika ingin memahami kebudayaan dan sistem politik kami, kajilah perekonomian kami!” . Setidaknya rujukan Sayogyo tersebut dapat membantu untuk menjabarkan suatu tipe skema hubungan produksi yang berkembang di masyarakat tertentu. Bagaimana kita bisa memahami tipologi perekonomian di wilayah pedesaan? Dari pemahaman skema ekonomi desa, akan membawa pada level identifikasi struktur sosial masyarakat secara nasional, khususnya untuk negeri-negeri tergantung seperti Indonesia, dimana sektor agraria masih menjadi pilar penopang perekonomian nasional.
Tanah sebagai aset ekonomi dan harus mendapat perhatian yang lebih dalam pelaksanaan reformasi sosial. Pijakan ini sejalan dengan pemikiran strukturalis-neostrukturalis, mengenai proses emasipasi rakyat dalam suatu negara agraris (Sritua Arif, 2002: 72-74). Pemikir strukturalis-neostrukturalis di Indonesia lebih menyoroti pelaksanaan reformasi sosial ialah redistribusi aset ekonomi. Maka memberi ruang pendiskusian reformasi kepemilikan dan penguasaan agraria masih sangat relevan untuk saat ini. Menitikberatkan masalah agraria pada sektor pertanian dan perkebunan, kiranya masih kontekstual dengan keadaan Indonesia. Kenyataanya sektor agraria mendapat perhatian serius oleh pemerintah melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional, yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2014.
Dalam suatu literatur dinyatakan, munculnya bangunan atas (suprastruktur) yang diantaranya, sistem kebudayaan, sistem politik, sistem hukum dan filsafat sangat tergantung mode production yang berkembang dalam masyarakat. Seperti halnya dinyatakan Sayogyo dalam rujukan, ”Jika anda ingin mengerti perekonomian negeri kami, kajilah kebudayaan dan sistem politik kami; jika ingin memahami kebudayaan dan sistem politik kami, kajilah perekonomian kami!” . Setidaknya rujukan Sayogyo tersebut dapat membantu untuk menjabarkan suatu tipe skema hubungan produksi yang berkembang di masyarakat tertentu. Bagaimana kita bisa memahami tipologi perekonomian di wilayah pedesaan? Dari pemahaman skema ekonomi desa, akan membawa pada level identifikasi struktur sosial masyarakat secara nasional, khususnya untuk negeri-negeri tergantung seperti Indonesia, dimana sektor agraria masih menjadi pilar penopang perekonomian nasional.
Tanah sebagai aset ekonomi dan harus mendapat perhatian yang lebih dalam pelaksanaan reformasi sosial. Pijakan ini sejalan dengan pemikiran strukturalis-neostrukturalis, mengenai proses emasipasi rakyat dalam suatu negara agraris (Sritua Arif, 2002: 72-74). Pemikir strukturalis-neostrukturalis di Indonesia lebih menyoroti pelaksanaan reformasi sosial ialah redistribusi aset ekonomi. Maka memberi ruang pendiskusian reformasi kepemilikan dan penguasaan agraria masih sangat relevan untuk saat ini. Menitikberatkan masalah agraria pada sektor pertanian dan perkebunan, kiranya masih kontekstual dengan keadaan Indonesia. Kenyataanya sektor agraria mendapat perhatian serius oleh pemerintah melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional, yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2014.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar